Pemkab Kobar Dorong Pengembangan Bandara Iskandar Pangkalan Bun

Kontribusi dari Diskominfo Kobar, 14 April 2025 09:30, Dibaca 2,248 kali.

MMCKalteng – Pangkalan Bun – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj. Nurhidayah, menghadiri pertemuan strategis antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Komisi V DPR RI yang digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (14/4/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis pembangunan di Kalteng, terutama di bidang infrastruktur dan perhubungan. Dipimpin oleh Ketua Komisi V Lazarus, pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan daerah sekaligus melihat langsung kondisi infrastruktur di wilayah Kalteng.

(Baca Juga : Sidak ke Dishub, Bupati Hj. Nurhidayah Tegaskan Penertiban Kendaraan ODOL)

Lazarus menegaskan bahwa Komisi V hadir untuk meninjau dan mendalami kondisi infrastruktur di Kalteng, yang menurutnya membutuhkan penanganan serius. "Kami ingin memastikan bahwa pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Lazarus.

Bupati Kobar Hj. Nurhidayah menyambut baik pertemuan tersebut dan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, mengingat bandara tersebut memiliki peran vital dalam mobilisasi masyarakat serta mendukung perekonomian wilayah.

"Bandara Iskandar bukan hanya melayani masyarakat Kotawaringin Barat dan Kalimantan Tengah, tetapi juga menjadi akses penting bagi sebagian besar warga dari wilayah Kalimantan Barat. Kami berharap pengembangannya bisa diprioritaskan agar mampu menjawab kebutuhan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional," ungkap Hj. Nurhidayah.

Pertemuan ini menjadi forum strategis yang diharapkan mampu mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan DPR RI dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang infrastruktur dan konektivitas antarwilayah di Kalteng. (prokom_rib)/Edt:UL